TitikPoin.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 resmi masuk ke meja DPRD Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan nota pengantar Raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang paripurna, Kamis (3/9/2026). Nota pengantar disampaikan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas yang mewakili Bupati Sukabumi H. Asep Japar.
Penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 tersebut menjadi awal pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mengevaluasi sekaligus menyesuaikan kebutuhan anggaran daerah hingga akhir tahun.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyebutkan, penyusunan perubahan anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD selama Semester I Tahun 2026. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos anggaran, sekaligus mendorong pencapaian target pembangunan yang dinilai belum optimal.
“Perubahan ini diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib mengikat serta mendukung berbagai program dan kegiatan prioritas lainnya,” ujar Andreas.
Menurutnya, perubahan APBD diperlukan agar kebijakan fiskal daerah tetap mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan yang muncul sepanjang tahun anggaran.
Bagi DPRD Kabupaten Sukabumi, tahapan pembahasan Raperda tersebut menjadi ruang untuk menguji kembali usulan perubahan anggaran yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan diarahkan untuk memastikan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah serta mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Perubahan APBD tidak sekadar menyangkut pergeseran angka dalam dokumen anggaran. Penyesuaian tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, terutama dalam memenuhi belanja yang bersifat wajib sekaligus mendukung program-program yang memiliki dampak terhadap pembangunan.
Sebelum Raperda Perubahan APBD 2026 disampaikan dalam rapat paripurna, Pemkab Sukabumi bersama DPRD telah menyepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada 6 Agustus 2026.
Dengan disampaikannya nota pengantar tersebut, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 kini memasuki tahapan penting. DPRD bersama pemerintah daerah selanjutnya akan membahas substansi perubahan anggaran untuk memastikan setiap penyesuaian memiliki dasar, arah, dan prioritas yang jelas.
Selain agenda penyampaian nota pengantar Raperda Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga membahas perubahan susunan alat kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sukabumi.
Andreas menegaskan, tahapan pembahasan selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam menentukan berbagai penyesuaian anggaran daerah hingga penghujung Tahun Anggaran 2026.***
Reporter : Dapit
